Sumber Foto: Press Release KPPN Sragen

SRAGEN - Dalam rangka evaluasi pelaksanaan anggaran, monitoring implementasi digitalisasi pengelolaan keuangan, monitoring penilaian kompetensi PPK dan PPSPM, serta sosialisasi langkah-langkah strategis menghadapi pelaksanaan anggaran tahun 2026, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sragen menggelar Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025.

Kegiatan tersebut digelar di Aula KPPN Sragen dan diikuti oleh pimpinan satuan kerja (satker) mitra KPPN Sragen.

Kepala KPPN Sragen, Woro Triwening Renggani menjelaskan, FGD merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan guna menjaga kualitas pelaksanaan anggaran atas APBN yang disalurkan agar dapat terlaksana dengan baik dan berkualitas.

Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan press release APBN Tahun Anggaran 2025, serta apresiasi penghargaan atas kinerja satker terbaik untuk beberapa kategori. Di antaranya kategori kualitas pelaksanaan anggaran, digitalisasi pengelolaan keuangan, dan kegiatan pelaporan keuangan.

Woro Triwening Renggani menjelaskan bahwa FGD merupakan kegiatan rutin guna menjaga kualitas pelaksanaan anggaran atas APBN yang disalurkan agar dapat terlaksana dengan baik dan berkualitas. Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan press release APBN Tahun Anggaran 2025 serta apresiasi penghargaan atas kinerja satker terbaik untuk beberapa kategori, di antaranya kategori kualitas pelaksanaan anggaran, digitalisasi pengelolaan keuangan, dan kegiatan pelaporan keuangan.

Ditambahkan, selama tahun 2025 KPPN Sragen telah menyalurkan APBN di wilayah Kabupaten Sragen dan Karanganyar sebesar 4,04 triliun rupiah atau 98,05 persen dari pagu anggaran sebesar 4,12 triliun rupiah.

Penyaluran tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar 699,42 miliar rupiah dan belanja transfer ke daerah sebesar 3,43 triliun rupiah.

“Selama tahun 2025 KPPN Sragen telah menyalurkan APBN sebesar 4,04 triliun rupiah atau sebesar 98,05 persen dari pagu anggaran sebesar 4,12 triliun rupiah. Terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar 699,42 miliar rupiah dan belanja transfer ke daerah sebesar 3,43 triliun rupiah.” pungkasnya.

Reporter: Rara Anggita